Mensos: Sekolah Rakyat Harus Ada di Setiap Daerah di Banten

SERANG, BNR – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf mendorong agar sekolah rakyat yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir disetiap daerah yang ada di Provinsi Banten. Sekolah rakyat tersebut merupakan pendidikan gratis berkualitas yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Hal itu diungkapkan saat menghadiri acara Dialog Pilar-pilar Sosial di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (19/3). Turut hadir, Sekretaris Menteri Sosial Agus Jabo, Gubernur Banten Andra Soni, dan wali kota/bupati yang ada di Banten.

“Kita harapkan kabupaten kota minimal memiliki satu sekolah rakyat. Nanti Pak Gubernur (Andra Son-red) juga memiliki sekolah rakyat juga,” katanya kepada awak media.

Pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini menegaskan akan ada sekolah rakyat di Banten yang mulai beroperasi pada ajaran tahun 2025/2026. Kehadiran sekolah gratis untuk masyarakat miskin ini juga akan hadir secara bertahap.

“Kalau bisa tahun ini atau tahap kedua tahun depan, anti kita lihat saja mana yang paling mungkin. Sekarang ini kan kalau kurang 3 bulan udah pendek waktunya, tapi di Banten ini akan ada 1 atau 2 yang mulai,” ujarnya.

Menurutnya, didirikannya sekolah rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Ide dan gagasan dari Pak Presiden Prabowo sebagai usaha untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik,” jelasnya.

Ia mengaku, sekolah rakyat ini diberikan untuk siswa miskin yang masuk dalam data desil 1, yang tentunya memiliki keinginan besar untuk belajar. Siswa tersebut nantinya harus mendapatkan izin untuk tinggal di asrama.

“Lulusannya kita harapkan cerdas intelektual bermental tangguh, berkarakter kuat, dan lahirnya agen-agen perubahan setiap keluarga miskin dan memutuskan rantai kemiskinan,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, bahwa pihaknya telah mengajukan 6 titik yang dapat digunakan untuk sekolah rakyat. Hal ini sebagai upaya mendukung berjalannya program gagasan Presiden Prabowo.

“Saya sudah mengajukan 5 titik dari provinsi, ditambah tadi Lebak mengajukan satu seluas 10 hektar,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya memiliki dua opsi yang dapat digunakan untuk sekolah rakyat. Pertama pembangunan unit sekolah baru yang dibangunkan oleh Kementerian Sosial melalui PUPR dan lain sebagainya.

Pola kedua yakni memaksimalkan sekolah yang memiliki luas lahan yang cukup besar.

“Kedua ada sekolah kita itu luasnya bisa sampai 7 hektare, tapi dia hanya bisa menampung sedikit karena bangunan dan sebagainya. Nah ini kita mau optimalkan,” terangnya.

Andra mengaku, menyambut antusias gagasan Presiden Prabowo tersebut, terlebih program tersebut sejalan dengan visi tentang Banten maju adil merata tidak korupsi.

“Sekolah rakyat ini juga seiring dengan keinginan propinsi Banten melakukan sekolah gratis. Nah sekolah gratis itu tentu targetnya tujuannya adalah bagaimana anak anak miskin itu bisa bersekolah,” paparnya. (*)