Bawaslu Tangsel Ajak Media Awasi Berita Hoaks
TANGERANG, BNR – Badan Bengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangsel mengajak media dan masyarakat sama-sama mengawasi adanya berita bohong atau hoaks pada momen Pilkada Tangsel 2024.
Pasalnya, berita hoaks biasanya akan terjadi saat massa pemasangan iklan-iklan dimedia dan khususnya kampanye dimedia yang dimulai 10 hingga 23 November 2024 mendatang.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Tangsel Apria Roles Saputra mengatakan, pada saat kampanye dimedia yang dimulai 10 hingga 23 November 2024 mendatang merupakan tahapan yang rawan.
“Media diharapkan membantu mencari data, memberikan informasi bila ada penyelewengan atau kesalahan dari pilkada di siber tersebut,” ujarnya seusai membuka forum media dengan tema peran media dalam pengawasan konten internet siber dan hoaks pada pemilihan serentak 2024 di Bawaslu Tangsel, Kamis (31/10/2024).
Apria menambahkan, kekuatan media tentunya menjadi tim fasilitasi tim utmuk pengawasan siber. Berika hoaks dan kampanye hitam itu masih cukup masif, artinya semua pasangan calib (paslon) ingin menang namun, mungkin tidak sengaja oknum peserta yang menggunakan hal-hal curang.
“Selama ini tidak ada berita hoaks yg dijaring Bawaslu Tangsel,” tambahnya.
Menurutnya, jelang menghadapi tahapan kampanye atau pemasanga iklan dimedia masa maka pihaknya akan fokus melakukan pengawasannya.
“Pengawasannya tentunya pada akun-akun official peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU. Akun yang diluar yang didaftarkan akan tetap diawasi. Nantikan ada proses apakah akun itu menjadi akun yang benar atau hoak,” jelasnya.
Apria mengaku, ada sanksi bagi penyebar berita hoaks dan yang paling memungkinkan adalah akun tersebut akan di take down. “Kita juga akan menanggapi terkait isu konten tersebut, apakah melanggar ITE itu jelas dan ada sanksi-sanksi lain,” terangnya.
Menurutnya, hoaks termasuk kedalam pelanggaran, baik pidana atau administrasi itu merugikan bagi masing-masing paslon peserta Pilkada. “Selama ini di Tangsel untuk berita hoaks belum ada kasus tapi, di pilkada sebelumnya tentunya pasti ada,” tuturnya.
Pria ramah ini mengaku, yang paling diantisipasi adalah disemua media karena, semua saling berkaitan, baik Instagram, youtube, twitter, youtube dan lainnya.
“Selama ini hoaks itu paling banyak itu terkait ujaran kebencian yakni memberikan pesan kebencian kepada orang. Kalau hoaks itukan tentunya produksi konten-konsten atau informasi yang merugikan calon tapi, tidak terbukti faktanya. Makanya kita harus mengawasi hal ini,” unkapnya.
“Kalau masyarakat menemukan itu hoaks atau tidak maka, harus diverifikasi pada medianya. Kemudian bisa dikonfirmasi kepada stake holder yang ada seperti Bawaslu dan KPU,” tutupnya. (*)
Related posts
Featured
Trending
No Comments