Apdesi Siap Buka Dialog dengan Said Didu
TANGERANG,BNR — Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)
Kabupaten Tangerang H Maskota, siap membuka dialog dengan Sekretaris
Kementerian BUMN periode tahun 2005-2010, Said Didu. Jika nanti dialog
tersebut berbuah positif demi kemajuan masyarakat Kabupaten Tangerang,
Maskota siap mencabut laporannya ke polisi.
Kesiapan untuk melakukan mediasi itu disampaikan H Maskota dalam jumpa
pers yang dilakukan di Media centre DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa
(19/11). Dalam konfrensi pers itu, H Maskota didampingi Ketua DPP Apdesi H
Surta Wijaya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang H Kholid Ismail, Kades
Kohod Arsin, Kades Kampung Melayu Barat Subur Maryono dan tokoh pemuda
Pantura Munawar Huda. Konfresi pers ini digelar bersamaan dengan
pemanggilan Said Didu oleh Polresta Tangerang.
Dalam konfrensi pers itu, Maskota menuturkan latar belakang dirinya
melaporkan Said Didu ke polisi. Menurut Kades Blimbing ini, laporan
terpaksa dilakukan lantaran pihaknya dituduh terlibat pada pembebasan
lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK 2).
Selain itu, kepala desa dituduh memaksa warga menjual tanah kepada
pengembang dan menggusur warga masyarakat dengan semena-mena dengan cara
yang tidak manusiawi.
” Tuduhan Said Didu yang dilakukan lewat media sosial itu membuat martabat
Kades jatuh. Selain itu, tuduhannya tidak punya dasar dan bukti yang kuat
dan membuat perpecahan dan kegaduhan di masyarakat,” katanya.
Maskota juga membantah tudingan Said Didu soal para kepala desa di
Tangerang Utara sebagai beking PIK 2. Padahal, apa yang dilakukan kepala
desa tak lebih sebagai unit pemerintahan terkecil yang memberikan
pelayanan kepada siapapun. Soal jual beli, papar Maskota, pihaknya tidak
tahun menahu. Soal itu urusan warga yang menjual tanah kepada pengembang
yang membeli.
Terkait laporan yang dilakukan Apdesi ke polisi, tambahnya, tidak
hubungannya dengan PIK 2. Apdesi melaporkan Said Didu, tambah Maskota,
karena adanya keresahan di masyarakat dan sejumlah kepala desa yang merasa
difitnah.
” Kami hanya minta keadilan,” katanya.
Kendati demikian, Maskota siap melakukan dialog dengan Said Didu. Jika
hasil mediasi mengarah pada hal positif demi kemajuan masyarakat Kabupaten
Tangerang, dia bersedia mencabut laporannya ke Polres.
Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP Apdesi H Surta Wijaya menyayangkan
terjadinya polemik antara Apdesi dengan Said Didu. Dia khawatir, polemik
ini akan berimbas pada proyek PIK 2. Menurutnya, yang dikhawatirkan
bukanlah pihak pengembangnya melainkan ada ratusan ribu orang yang bekerja
di PIK 2. Baik warga Pantura maupun warga di luar Kabupaten Tangerang.
” Jika ini terjadi maka mejadi kerugian bagi kita semua,” tandasnya.
Surta mengakui, keberadaan PIK2 di Utara Tangerang sangat dirasakan oleh
masyarakat, seperti tersedianya lapangan kerja dan infrastruktur yang
relatif baik serta berkembang. Surta berharap, baik pihak Apdesi dan
Apdesi, mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
” Dengan dialog, kita akan tahu mana yang kurang, kurangnya dimana. Kita
juga minta masukan harus bagaimana. Bukan dengan membuat konten di medsos
hingga terjadi banyak penafsiran. Kita menghormati Pak Said Didu sebagai
tokoh nasional.
Sementara itu, tokoh pemuda Pantura Munawar Huda menyatakan siap menjadi
mediator kedua belah pihak. Baginya, polemik yang terjadi sangat tidak
mendukung iklim kemajuan di wilayah Pantura. Menurut lelaki yang akrab
dipanggil Wawan ini, perseteruan antara Apdesi dengan Said Didu akan
merusak kondusifitas wilayah dan menimbulkan rasa saling curiga di
masyarakat.
” Mari mediasi, saya siap menjadi mediator,” katanya.
Kesiapan menjadi mediator juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Tangerang H Kholid Ismail. Sebagai Wakil rakyat, katanya, dia sangat
merasakan keresahan dan kebingungan yang terjadi di masyarakat pasca
konten Said Didu di Medsos. Untuk itu, sangat tidak bijaksana jika polemik
ini terus dibiarkan berkembang.
Kholid menuturkan, wilayah Utara Tangerang masih sangat membutuhkan
investasi untuk membangun wilayah. Keberadaan investor ini juga sangat
membantu pemerintah Kabupaten Tangerang dari sektor pajak dan retribusi.
Menurutnya, investor yang masuk ke wilayah Pantura, memiliki potensi besar
untuk meningkatkan ekonomi daerah. Meningkatkan perekonomian daerah dan
menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
” Dan investor yang ada di Pantura bukan cuma PIK2, ada beberapa investor
lainnya. Jangan sampai masalah ini membuat investor lainnya takut dan
hengkang. Pantura sangat menbutuhkan invesor untuk membangun wilayah,”
katanya.(*)
Related posts
Featured
Trending
No Comments