Anggota DPRD Banten Gelar Reses ke Tangsel

TANGERANG, BNR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menggelar kegiatan reses masa baksi ke-1 Tahun 2024-2029, Senin (21/10/2024).

Read Also

1 month ago

Pemkot Tangsel akan Lelang Mobil Dinas Tua Akhir Bulan

23 Redaksi

Rombongan yang dipimpin Wakil DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo tersebut diterima oleh Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Tangsel Tabrani di Ruang Blandongan Balai Kota, Ciputat.

Plt. Wali Kota Tangsel Tabrani mengatakan, kedatangan anggota DPRD Provinsi Banten tersebut dalam rangka menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Read Also

3 month ago

Biografi Soekarno Sang Proklamator Kemerdekaan Indonesia

39 Redaksi

“Pemerintahan itu kan ada DPRD dan pemerintah daerah (pemda) dan ini supaya kita saling sinergi,” ujarnya kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Tabrani menambahkan, anggota DPRD Banten yang melakukan reses merupakan anggota yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kota Tangsel.

“Yang menjadi perhatian soal pendidkan, kesehatan, kemacetan dan lainnya. Apa yang menjadi kewenangan kota isya allah yang ada dikota akan di selesaiakan secara bertahap dan yang yang menjadi kewenangan provinsi sidah saya titipkan ke anggota dewan provinsi,” tambahnya.

Menurutnya, maslaah atau hal yang dititipkan ke anghota DPRD Provinsi Banten terkait masalah jembatan penyeberangan orang (JPO), Jalan Ir. H. Juanda, PPDB SMAN dan lainnya.

“Banyak masyarakat yang ingin masuk sekolah melalui jalur PPDB tapi, kita hanya menjalankan perintah dan itu aturan pemerintah pusat,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo mengatakan, reses dilakukan untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Tangsel.

“Reses inikan mengalihkan tempat anggota DPRD untuk bekerja, dari di kantor ke dapil supaya kemudian kita bisa menyerap aspirasi dari masyarakat tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.

Yudi menambahkan, reses dilaksanakan dari 16 hingga 25 Oktober mendatang. “Dalam kerangka melayani masyarakat itu kita dibatasi beberapa aturan, aturan yang menjadi kewenangan kota dan provinsi,” tambahnya.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah soal kemacetan yang bertahun-tahun dihadapi adalah di pintu perlintasan kereta Serpong dan Jombang. “Kita sudah kordinasikan antara dinas di Tangsel, provinsi kota dan pemerintah pusat,” terangnya. (*)